Pemasangan Baliho Perdamaian di Tangma dan Ukha, Tanda Penolakan Perang dan Seruan Perlindungan Sipil
Wamena, YAMENADI.COM – Dalam upaya mencegah pertumpahan darah dan mengembalikan rasa aman di tengah konflik bersenjata, masyarakat Distrik Tangma dan Ukha, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, bersama Klasis Tangma Gereja Kemah Injil (Kingmi), mahasiswa, dan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, melakukan doa bersama dan pemasangan baliho berisi pernyataan sikap damai serta perlindungan hak sipil dalam wilayah konflik bersenjata.
Acara yang dilangsungkan pada Sabtu, 5 Juli 2025, dimulai dengan ibadah bersama di halaman Kantor Klasis Tangma. Dipimpin oleh Ketua Klasis Yanius Hesegem, S.Th, kegiatan ini juga mencakup aksi simbolis pencabutan tanaman ganja di beberapa titik. Sebanyak 13 jemaat dari dua distrik ikut serta dalam agenda yang dilandasi semangat kemanusiaan dan keadilan tersebut.
Latar Belakang: Kontak Tembak dan Trauma Warga
Langkah ini diambil pasca insiden kontak tembak pada 15 Juni 2025 antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI di Kampung Aruli, yang menyebabkan dua korban jiwa: seorang warga sipil, Mesak Asipalek, dan seorang anggota TPNPB, Prek Sarera.
Akibat kejadian tersebut, warga Distrik Tangma dan Ukha mengalami trauma berat hingga harus mengungsi dan tinggal di Gereja Yeriko Halihalo. Situasi yang tidak menentu memaksa mereka meninggalkan rumah dan kampung halaman.
Pernyataan Sikap Masyarakat Tangma dan Ukha
Dalam pertemuan warga pada 17 Juni 2025, mereka menyatakan sikap resmi yang kemudian dituangkan dalam baliho yang dipasang di sejumlah titik strategis di kedua distrik:
Isi Pernyataan Masyarakat:
1. TPNPB diminta segera mundur dari wilayah Tangma dan Ukha serta menghentikan aktivitas perang di wilayah sipil.
2. TNI dan TPNPB diminta tidak melakukan penyerangan di area permukiman warga, melainkan di luar wilayah distrik atau hutan.
3. Menolak segala bentuk penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil oleh TNI, dan meminta prosedur hukum ditegakkan.
4. Mendesak semua pihak bertindak profesional dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga.
5. Menetapkan Tangma dan Ukha sebagai zona damai, bukan medan perang.
6. Menuntut tidak adanya gangguan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
7. Menolak segala bentuk teror dan intimidasi terhadap warga sipil.
Lokasi Pemasangan Baliho
Pemasangan baliho dilakukan di beberapa titik strategis, baik di Tangma maupun Ukha:
Distrik Tangma:
* Gunung Ongolo
* Terminal Tangma
* Lik’ima
* Wolom Oba
* Wamerek
* Ibiroma
Distrik Ukha:
* Amisangi
* Kulekem
* Siloroma
Isi Baliho: Perlindungan Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional
Baliho yang dipasang tidak hanya memuat sikap masyarakat, tapi juga poin-poin penting tentang hak-hak sipil dalam situasi konflik, sesuai hukum humaniter internasional, antara lain:
* Hak atas kehidupan
* Larangan penyiksaan
* Perlindungan dari serangan bersenjata
* Hak atas kebutuhan dasar
* Hak pengungsi untuk dilindungi
* Hak atas keadilan
* Perlindungan khusus untuk kelompok rentan
* Hak atas kebebasan bergerak dan perlindungan hukum
Yayasan Keadilan: Egianus Kogeya Tidak Lagi Berada di Tangma dan Ukha
Ketua Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi dan pemantauan di wilayah Tangma. Hasilnya menyimpulkan bahwa Egianus Kogeya, panglima TPNPB yang dikenal publik, tidak lagi berada di wilayah Tangma maupun Ukha.
Saat ini, masyarakat dari tiga gereja yang mengungsi masih bertahan di Gereja Yeriko Halihalo dan belum kembali ke kampung halaman mereka karena situasi yang masih belum sepenuhnya aman.
Seruan kepada Pemerintah dan TNI
Theo Hesegem menyampaikan harapannya agar Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kapolri segera menarik pasukan non-organik dari Gunung Ongolo dan sekitarnya, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal tanpa rasa takut dan trauma yang berkepanjangan.
“Saya bersyukur kepada Tuhan karena hikmat pemasangan baliho ini datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah langkah awal yang baik yang dilakukan oleh Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua di Tanah Papua,” pungkas Theo.(Derek kobepa/Yamenadi.com)
Belum ada Komentar
Posting Komentar