Tokoh Pemuda Nabire, Tolak Pembentukan Pos Militer di Jalan Trans Nabire-Ilaga Papua Tengah
.jpeg) |
| Komandan Letkol Inf, Marudut H. Simbolon, (foto Istimewa) |
Paniai, YamenadiTV - Tokoh Pemuda pemilik wilayah tapal batas Dipa Kilo 62 sampai kampung batas Ugida, wilayah kabupaten Nabire, Bedugi Tosai Obaipa, menyatakan dengan tegas menolak wacana pelaksanaan pembentukan Pos Pengamanan Militer dilakukan oleh Tim aju pendirian Pos Ramil, di KM jalan trans Nabire-Ilaga Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Baru baru ini sedang beredarnya surat dari Komando Resor Militer 173/Praja Vira Braja Komando Distrik Militer 1705/Nabire yang dialamatkan kepada kepala suku dan tokoh tokoh yang dilibatkan dalamnya untuk melakukan Musyawarah Adat Mee tentang wacana pembentukan Pos Militer di Jalan Trans Nabire-Ilaga Papua Tengah.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu (18-01-2024). Di aula Kodim 1705/Nabire. Dipimpin oleh komandan Kodim 1705/Nabire dalam suratnya mengatakan, musyawarah adat Suku Mee dilakukan dalam rangka Pos Pengamanan Militer di KM 64 di trans Nabire-Ilaga, Papua Tengah.
 |
| Undangan Kodim 1705/Nabire |
"Dengan ini para pejabat terlampir dalam undangan itu dapat hadir mengikuti Musyawarah Adat Suku Mee," ujarnya Komandan Kodim, 1705/Nabire, Letnan Kolonel Marudut H Simbolon.
Wacana tersebut, Bedugi Tosai Obaipa selaku tokoh Pemuda Pemilik wilayah Dipa kilo 62 sampai kampung Ugida batas wilayah kabupaten Nabire provinsi Papua Tengah, menyatakan tolak atas wacana pembentukan Pos Militer di Dipa Kilo 62.
"Kepada pihak komando staf militer kodim 1705 Kabupaten Nabire provinsi Papua Tengah, bahwa dengan tegas menolak rencana pembukaan Posko di kilometer 62 Dipa Jalan Trans Nabire-Ilaga," katanya kepada YamenadiTV, Jumat, (17/01/2024).
Tokoh Pemuda pemilik dusun Dipa kilo 62 sampai kampung Ugida menyatakan 06 sikap penolakan:
Pertama, Pembukaan Posko Komando Staf Militer di KM 62 akan berdampak masalah besar terhadap aktivitas masyarakat setempat. Maupun pada umumnya masyarakat yang naik turun terdiri dari 4 kabupaten yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya;
Kedua, Rencana pembukaan posko di kilometer 62 adalah berbentuk kapitalisme yang akan merampas Hak-hak masyarakat adat setempat;
Ketiga, Tokoh Pemuda menduga Rencana pembukaan Posko Militer Kodim 1705 di Kilo meter 62 adalah untuk meloloskan agenda negara seperti perusahaan ilegal yang sudah lama di merencanakan antaranya Blok Wabu, gunung Weilang dan lainnya;
Keempat, Masyarakat setempat sudah merasa aman dan nyaman dari lama tanpa posko militer.
Kelima, Posko militer akan berdampak pada konflik horizontal antara sesama manusia;
Keenam, Sudah cukup kami pemilik wilayah sudah kasih Tanah untuk membangun Koramil dan Polsek di kilometer 100 Unipo. (*)
.jpeg)
Belum ada Komentar
Posting Komentar