Tiga Momentum, Satu Perlawanan: KNPB Peringati Hari Aneksasi, Buruh, dan Pendidikan Nasional
 |
| Mahasiswa Papua dan solidaritas nasional menggelar mimbar bebas dan lapak baca di depan Asrama Cenderawasih, Gorontalo (3/5/2025). Foto (Elias/Yamenadi) |
Gorontalo, YAMENADITV - 3 Mei 2025 - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo menggelar Mimbar Bebas dan Lapak Baca sebagai bentuk peringatan atas tiga momentum penting: Hari Aneksasi Bangsa West Papua ke dalam NKRI (1 Mei 1963), Hari Buruh Internasional (1 Mei), dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) yang dinilai sebagai bagian dari sistem pendidikan kolonial Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung di depan Asrama Cenderawasih Papua, Gorontalo, dan dimulai pukul 08.00 WITA. Aksi dihadiri oleh mahasiswa Papua dari tujuh wilayah adat yang sedang menempuh pendidikan di Gorontalo serta simpatisan dari berbagai elemen gerakan pro-demokrasi, seperti LMID dan AMPTPI.
Mimbar bebas menghadirkan ruang bagi peserta untuk menyampaikan orasi politik, membacakan puisi perlawanan, serta mengedukasi publik melalui lapak baca yang menyediakan bahan bacaan kritis tentang Papua dan isu-isu buruh.
Wiji Andi Yobe, selaku Koordinator Lapangan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk konsolidasi rakyat Papua di tanah rantau dalam menolak sistem penindasan dan ketidakadilan yang terus berlangsung.
"Kami memperingati 1 Mei bukan hanya sebagai Hari Buruh Internasional, tetapi juga sebagai hari kelam bagi rakyat Papua yang di tahun 1963 diintegrasikan secara paksa ke dalam NKRI. Melalui mimbar bebas dan lapak baca ini, kami menyuarakan tuntutan untuk keadilan, hak menentukan nasib sendiri, dan penghentian kekerasan di tanah Papua," tegas Wiji kepada media, Sabtu, (3/5/2025)
Pernyataan Sikap Aksi : Isu Sentral:
Pertama, Memperingati Hari Aneksasi West Papua (1 Mei 1963);
Kedua, Hari Buruh Internasional (1 Mei),
Keetiga, Hari Pendidikan Nasional (2 Mei)
Pernyataan Sikap Aksi, Tuntutan Utama:
Pertama, Usut tuntas seluruh pelanggaran HAM di Papua;
Kedua, Tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua;
Ketiga, Cabut UU Cipta Kerja dan seluruh peraturan turunannya;
Keempat, Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
Kelima, Tutup seluruh perusahaan ilegal yang beroperasi di tanah Papua;
Keenam, Buka akses jurnalis secara bebas dan independen di Papua;
Ketujuh, Tegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong.
Kedelapan, Cabut RUU TNI.
Kesembilan, Hapus seluruh produk hukum anti-demokrasi, termasuk revisi UU Polri, UU TNI, dan RKUHP.
Kesepuluh, Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua.
Aksi ini ditutup pada pukul 15.59 WITA dengan semangat solidaritas dan komitmen perlawanan yang kuat.
"Perjuangan ini bukan hanya tentang Papua, tetapi tentang kemanusiaan, tentang hak semua orang untuk hidup bermartabat," pungkas Wiji Andi Yobe.
Pelapor: Elia
Editor: Deden Kobepa
Belum ada Komentar
Posting Komentar