Mahasiswa IPMANAPANDODE Semarang Tolak Pembangunan Pos Militer dan 52 Perusahaan di Papua Tengah
 |
| Mahasiswa dan pelajar IPMANAPANDODE SE kota studi Semarang menyatakan sikap tolak pembangunan Pos Militer dan 52 perusahaan di Papua Tengah. |
Semarang, YamenadiTV - Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire, Paniai Dogiyai dan Deiyai (IPMANAPANDODE) kota studi Semarang dan Salatiga dengan tegas menolak segala bentuk atau perencanaan pembangunan pos rayon militer atau ramil di kilo meter 64 jalan poros Nabire-Mulia, distrik Dipa, Kabupaten Nabire Papua Tengah dan penambahan segala bentuk Pos-pos TNI/PORLI di tanah Papua. Pertanyaan ini disampaikan dalam ruang tertutup. Bertempat di Kontrakan Mahasiswa, Semarang Jawa Timur. Rabu 22 Januari 2025,
Beberapa hari lalu yang sedang beredar penolakan disampaikan menanggapi surat Perintah komandan kodim 1705/Nabire nomor sprin 306/XI2024 tanggal 19 November 2024 tentang melaksanakan tim aju pendirian Pos Ramil di km 64 jalan trans Nabire-Ilaga, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Wacana pembangun Pos Militer tersebut disikapi oleh sekumpulan mahasiswa Papua yang mengatasnamakan diri Sebagai Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire Paniai, Dogiyai, Deiyai menegaskan kepada Instusi TNI batalkan rencana tersebut.
Selain itu, mahasiswa IPMANAPANDODE semarang Salatiga menyatakan sikap bahwa tolak rencana pembangunan Pos Militer serta mereka juga menolak izin 52 perusahaan yang akan masuk dan beroperasi di Papua Tengah tanpa seizin hak ulayat adat.
Kami melihat tidak hanya itu yang terjadi di tanah Papua tetapi ada pula banyak pelanggaran-pelanggaran ham di tanah Papua sehingga kami ikatan pelajar mahasiswa Nabire Panai Dogiyai Deiyai menyatakan sikap:
1. Kami menolak pembangunan Posko Komando Staf Militer KODIM 1705 Nabire di kilo meter 64 , Jl. Nabire-Mulia distrik Dipa Kabupaten Nabire Papua Tengah.
2. Kami dengan tegas MENOLAK 52 perusahaan yang akan masuk dan beroperasi di Papua Tengah.
3. Kami Pelajar dan Mahasiswa IPMANAPANDODE Semarang-Salatiga menolak program makanan gratis yang berada disetiap sekolah di Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai maupun seluruh Papua yang diprogramkan oleh rezim Prabowo-Gibran.
3. Dengan tegas Kami menolak kebijakan Pusat, Provinsi maupun Kota yang berencana akan memekarkan beberapa kabupaten/kota di Papua Tengah.
4. Pemerintah Provinsi Papua Tengah SEGERA memfasilitasi fasilitas yang memadai di setiap rumah sakit yang berada di Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya dan mengangkat tenaga kesehatan (nakes) bagi orang papua itu sendiri.
4. Direktur RSUD nabire SEGERA mengontrol dan mengawasi jalannya aktifitas di rumah sakit.
5. Kami menolak pembukaan pos-pos militer di Papua Tengah dan Seluruh Papua yang mengakibatkan masyarakat trauma!
6. Stop jadikan rumah sakit, sekolah dan rumah masyarakat sebagai pos militer.
7. Stop pengiriman militer di seluruh tanah Papua.
8. Pemerintah yang berada di seluruh papua segera melihat dan menangani masalah tentang pengungsian yang terjadi di tanah papua.
9. Usut tuntas semua pelaku pelanggaran ham yang terjadi di tanah Papua.
10. Tolak perusahaan ilegal yang masuk di seluruh tanah papua tanpa sepengetahuan dan seijin masyarakat adat.
11. Tarik seluruh militer dari seluruh Tanah Papua yang selalu menjadi dalang pemusnahan orang Papua diatas Tanahnya Sendiri.
12. Kami menolak program transmigrasi di seluruh Tanah Papua.
13. Kami menolak semua kebijakan negara yang akan mengakibatkan Marjinalisasi kepada Orang Papua.
14. Orang Papua stop/tolak sogokan dari pemerintah maupun aparat militer untuk menyelesaikan masalah dengan uang
Penulis : Philipus Mote
Editor : Derek Kobepa
Belum ada Komentar
Posting Komentar