Direktur WALHI Papua : PSN sesungguhnya Merampas Hak Hidup Masyarakat adat di Papua
 |
| Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Papua, Maikel Perimus Peuki, (YamenadiTV/Derek Kobepa) |
Jayapura, YAMENADITV - Maikel Primus Peuki, direktur eksekutif daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyatakan program strategis nasional (PSN) ini sesungguhnya merampas sumber hidup rakyat Papua terutama masyarakat adat Marind di Merauke Papua Selatan. Hal ini disampaikan usai diskusi publik dari LBH Papua di Aula Kampus USTJ, Abepura Jayapura, Papua Sabtu (30/11).
"Pemerintah Pusat melalui proyek strategis nasional (PSN) sesungguhnya merampas sumber hidup masyarakat adat suku Marind di Merauke. Hutan tersebut diwariskan dari nenek moyang leluhur mereka," jelasnya dipetik YamenadiTV, Sabtu (30/11).
Menurut, Maikel Peuki, Proyek PSN direncanakan dibeberapa titik ditanah Papua terutama di kabupaten Merauke sebenarnya pelanggaran HAM dalam bentuk genosida terhadap masyarakat adat Marind.
"PNS yang direncanakan dibeberapa daerah Papua terutama merauke adalah mengancam kehidupan masyarakat adat karena PSN ini tidak memiliki Amdal. Pelanggaran atas tanah adat, lingkungan hidup dan belum memiliki izin secara adat yang berlaku di Papua sesuai undang-undang Otonomi khusus," kata Direktur WALHI Papua ini.
Direktur WALHI Papua, mengatakan Suku Marind dan beberapa suku yang ada di Merauke mereka tengah melakukan perlawanan terhadap PSN di Merauke.
"Yang menurut mereka Ilegal secara adat, karena itu perusahaan strategis Nasional berdampak buruk bagi masyarakat maka mereka menolak," ucapnya.
Oleh karena itu, WALHI Papua menegaskan menolak perusahaan strategis Nasional di Merauke. "Kami menolak PSN karena itu akan merusak tatanan hidup orang asli Papua khususnya Merauke. Semua mata pencaharian makan dihutan akan hilang sebab masyarakat tergantung pada hutang," tegas Mikael Peuki.
Pewarta : Derek Kobepa
Belum ada Komentar
Posting Komentar